Rapat Pengawasan penggunaan aplikasi SMART dan Bappenas

Rembang, Senin (13 April 2026) — Pengadilan Negeri Rembang menggelar rapat pengawasan penggunaan aplikasi SMART dan sistem Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bertempat di Ruang Sidang Kartika. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan, pejabat pengelola keuangan, perencana, serta operator aplikasi sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) serta sistem perencanaan yang terintegrasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berjalan secara optimal, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua sistem tersebut memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam arahannya, pimpinan menekankan pentingnya ketepatan input data, konsistensi pembaruan informasi, serta keselarasan antara perencanaan program dan realisasi anggaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Pada sesi evaluasi, masing-masing operator memaparkan kondisi terkini penggunaan aplikasi, termasuk capaian, kendala teknis, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain sinkronisasi data antar sistem, ketepatan waktu pelaporan, serta pemanfaatan fitur aplikasi secara maksimal.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta rapat, yang menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan dan penganggaran. Penguatan koordinasi antar unit kerja menjadi salah satu kunci dalam memastikan integrasi data dan keselarasan program.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Rembang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran secara menyeluruh, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program kerja yang efektif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan kepada masyarakat.